SerlokMedan. MEDAN - Ketua PSI Super Tbk Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST angkat bicara terkait target Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut yang hanya Rp1,7 triliun di tahun 2025 dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Ia menilai, angka tersebut seperti membohongi Gubernur Sumatera Utara, sebab pada tahun sebelumnya (2024) realisasi pendapatan dari PKB sebesar Rp2,542 triliun, dan 2023 realisasinya sebesar Rp2,4 triliun lebih.
"Jadi begini, memang terjadi fenomena di Pemerintahan Sumatera Utara yang memang hari ini seluruh OPD itu melaporkan Asal Bapak Senang (ABS)," ungkap Anggota DPRD Sumut Periode 2014-2019 ini.
Dalam kaitan dengan target Pendapatan PKB, lanjutnya, Kepala Bapenda Sumut, Ardan Noor telah menyampaikan, bahwasanya hingga 30 September 2025 pihaknya telah berhasil menghimpun Rp974 miliar.
"Informasi yang disampaikan setelah pemutihan denda PKB akhirnya tercapai angka tersebut (Rp974 miliar). Di satu sisi mungkin rakyat senang. Tapi, di sisi lainnya, kita melihat target capaian itu Rp1,7 triliun dalam jangka waktu satu tahun, ini merupakan kemunduran bagi Pemerintah Sumatera Utara, atas data realisasi di tahun 2024 dan 2023. Jadi, saya harap Bapak Ardan Noor jangan membohongi gubernur (Bobby Nasution) atas realisasi Rp974 miliar yang disebabkan pemutihan denda PKB dengan target di triwulan 4 nantinya mencapai Rp1,7 triliun," sebut Nezar.
Ia juga mengakui, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor.
"Dalam tahun 2023 realisasi pendapatan PKB sebesar Rp2,4 triliun lebih. Tahun 2024, Rp2,5 triliun lebih. Realisasi ini ya, bukan target capaian. Kenapa ini sekarang target kita menjadi Rp1,7 triliun? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bapenda terhadap Pak Gubernur kita? Mungkin apa yang telah dihasilkan beberapa tahun sebelumnya itu tak tersampaikan kepada Pak Gubernur. Sehingga hal ini, menurut saya, adalah hal-hal yang menyesatkan Pak Gubernur di kemudian hari nanti," ungkap Nezar.
Ia juga menyesalkan rendahnya target capaian pendapatan dari PKB yang hanya Rp1,7 triliun.
"Sekali lagi, ini merupakan suatu informasi yang menyesatkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga nanti terlihat seolah-olah beliau telah bekerja maksimal dengan target yang rendah. Sementara, di satu sisi, Pemerintah Sumatera Utara pernah mencapai target maksimal di tahun 2023 dan 2024 dalam realisasi PKB ini," ungkap Nezar.
Ia juga meminta DPRD Sumatera Utara untuk lebih kritis dalam menyikapi hal ini.
"Harus kita cermati bersama-sama, selaku partai politik, khususnya saya dari PSI Super Tbk Sumatera Utara, untuk mengajak kawan-kawan legislator agar lebih kritis dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), khususnya Bapenda Sumut dalam Rapat TAPD (Tim Anggaran Pemerintahan Daerah), yang diketuai Sekda dan Wakil Ketuanya Bappeda. Seharusnya Bapenda menyampaikan Ketua TAPD atas capaian-capaian yang pèrnah dicapai dalam peningkatan PAD dalam PKB. Dan Sekda bersama Bappeda akan melaporkan secara resmi kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dapat dibuatkan peruntukkannya membangun Sumatera Utara," urainya.
Untuk itu, lanjutnya, "Saya minta dengan jajaran TAPD dan OPD ini agar jangan memberikan informasi-informasi yang menyesatkan kepada Bapak Gubernur kita. Ya, karena biar bagaimanapun, beliau juga sedang menyusun pembangunan Sumatera Utara mewujudkan nawacitanya, melalui janji-janji kampanyenya. Seperti sama-sama kita tahu, beliau juga membutuhkan supporting anggaran untuk kegiatan UHC yang menjadi salah satu janji kampanye di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara."
Ia juga menyarankan kepada Ardan Noor yang baru menjabat Kepala Bapenda Sumut, untuk mencoba menggali informasi-informasi terdahulu di zaman pemerintahan sebelumnya, untuk membuat laporan yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Wakil Gubernur Surya.(js)